BAHAN AJAR LEMBAGA POLITIK

BAHAN AJAR 

Lembaga Politik

Pengertian Lembaga Poltik secara umum yakni merupakan suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Politik Secara Etimologi

Secara etomologi kata politik berasal dari bahasa Belanda politiek serta bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (politika – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (polites – warga negara) dan (polis – negara kota).

Adapun secara etimologi kata “politik” masih berhubungan dengan polisi atau kebijakan. Lain halnya dengan kata “politis” berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Berbeda halnya dengan kata “politisi”  berarti orang-orang yang bergelut di bidang politik.

Politik juga berasal dari bahasa Yunani yakni “polis” yang artinya kota atau negara kota. Turunan dari kata tersebut yaitu:

• polites berarti warga negara.
•  
• politikos berarti kewarganegaraan.
• politike tehne berarti kemahiran politik.
• politike episteme berarti ilmu politik.

Pengertian Lembaga Politik Menurut Para Ahli

1. Prof. Miriam Budhiarjo

Politik yakni merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dapat di artikan bahwa politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraan.

2. Surbakti

Menurut Surbakti pengertian lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoli penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu.

3. Aristoteles

Bahwa arti pengertian politik adalah upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendai

4. Joice Mitchel

Pengertian politik ialah pengambilan suatu keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum masyarakat seluruhnya.

5. Kamanto Soenarto

Menurut Kamanto Soenarto pengertian lembaga politik sebagai suatu badan di lingkungan negara yang mengkhususkan diri terhadap pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Sehingga lembaga politik di Indonesia mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, keamanan, pertahanan nasional dan partai politik.

6. Surbakti

Menurut Surbakti pengertian lembaga politik adalah pranata yang memegang monopoloi penggunaan paksaan fisik dalam suatu wilayah tertentu.

7. J.W.Schorel

Menurut J.W.Schorel pengertian lembaga politik adalah badan yang mengatur dan memelihara tata tertib dan untuk memilih pemimpin yang berwibawaan dan karismatik.

Ciri-Ciri Lembaga Politik

Pada umumnya kita dapat dengan mudah mengenali sebuah lembaga politik dari karakteristiknya. Berikut ini adalah karakteristik lembaga politik:

1. Berada dalam suatu wilayah yang ditempati dan dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat dalam waktu tertentu. Kelompok masyarakat tersebut memiliki nilai-nilai sosial dan norma-norma yang telah dipenuhi bersama
2. Terdapat perkumpulan politik yang terbentuk dengan sistem tertentu, atau yang disebut dengan pemerintahan.
3. Setiap individu yang merupakan penduduk di wilayah tersebut diberikan wewenang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik dengan anjuran ataupun paksaan.
4. Suatu lembaga politik memiliki hak dan kewajiban yang berlaku hanya dalam batas wilayah mereka saja, dan tidak berlaku di negara/ wilayah lain.

*Konsep Pokok Lembaga Politik

Dari pendapat ahli mengenai lembaga politik, dapat disimpulkan bahwa konsep pokok lembaga politik sebagai berikut.

• Negara, yaitu suatu organisasi dalam wilayah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh nakyatnya.
• Kekuasaan, yaitu kekuatan atau kemampuan untuk memenganuhi orang lain sesuai keinginan pelaku. Dengan adanya kekuasaan, lembaga politik bisa mendapatkan dan mempentahankan hal-hal yang diinginkan oleh anggotalsekelompok orang dalam lembaga tensebut.
• Pengambilan keputusan (decision making), yaitu kegiatan mengambil keputusan demi mencapai ketetapan tertentu.
• Kebijakan umum, yaitu keputusan yang diambil oleh lembaga politik untuk mencapai tujuan. Pihak yang mengambil kebijakan/keputusan adalah pihak yang memiliki kekuasaan dalam suatu wilayah.
• Distribusi dan alokasi, yaitu pembagian dan penjatahan nilai dalam masyarakat. Pembagian dan penjatahan biasanya tidak bisa merata bergantung pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

*Pemisahan Kekuasaan pada Lembaga Politik

Lembaga politik lekat kaitannya dengan pembagian kekuasaan ke dalam tiga jenis lembaga. Ketiga jenis lembaga tersebut memiliki hubungan saling mendukung. Adapun ketiga jenis lembaga yang dimaksud sebagai berikut.

1. Eksekutif, yaitu lembaga politik yang bertugas menjalankan pemerintahan, misalnya presiden.
2. Legislatif, merupakan lembaga politik yang bertugas membuat rancangan undang-undang, misalnya DPR.
3. Yudikatif, merupakan lembaga politik yang menjalankan tugas melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dan legislatif.

*Jenis dan Contoh Lembaga Politik di Indonesia

Seperti kita ketahui, dalam lembaga politik ada pihak-pihak yang mengendalikan kekuasaan. Siapa saja mereka? Nah, berikut ini adalah beberapa jenis dan contoh lembaga politik yang ada di Indonesia:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Lembaga politik merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Presiden

Suatu jabatan dari seorang pimpinan organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.

3. Wakil Presiden

Wakil Presiden, yakni suatu jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada Presiden.

4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Yakni salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat.

5. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Salah satu lembaga tinggi negara Indonesia menurut UUD 45 sebelum di-amandemen yang berfungsi sebagai pemberi masukan atau pertimbangan kepada presiden.

6. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksaan Keuangan, ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

7. Mahkamah Agung (MA)

Merupakan lembaga tinggi negara yang berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

 

 

*Fungsi Lembaga Politik

Untuk masyarakat, lembaga politik dibentuk untuk memberikan aturan-aturan pada masyarakat agar menjadi warga negara yang baik.

Lembaga politik mempunyai fungsi di suatu negara ataupun masyarakat. Fungsi itu yang dipunyai oleh lembaga sosial merupakan wujud nyata ataupun cara lembaga politik tersebut dijalankan.

Berikut Fungsi Lembaga Politik yakni sebagai berikut :

• Lembaga politik berfungsi sebagai pelembagaan norma-norma yang tercantum di dalam undang-undang dasar 1945 yang disampaikan oleh badan legislatif negara.
• Berfungsi untuk melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan dan disetujui dengan suatu aturan-aturan secara formal atau sah.
• Berfungsi untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada dimasyarakat, yang ada berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang bermasalah.
• Berfungsi untuk menyediakan dan memfasilitasi pelayanan publik, contohnya kesehatan dengan membangun/menyediakan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain-lain.
• Berfungsi untuk siap dan waspada terhadap bahaya yang terjadi baik berupa ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri.

*Peran Lembaga Politik

Peran yang ada dalam lembaga politik, antara lain adalah sebagai berikut;

a. Memaksa Masyarakat

Lembaga politik berhak memaksa anggota masyarakat untuk menaati norma yang berlaku dalam lembaga politik. Lembaga politik memiliki alat kelengkapan seperti DPR, MPR, dan UUD untuk memastikan norma yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat.

b. Mengarahkan Masyarakat

Lembaga politik dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih pemimpin atau aparat yang dianggap mampu menjalankan peran sebagai elite politik secara struktural. Upaya pengarahan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye.

c. Menengahi Permasalahan

Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen sering terjadi perselisihan. Lembaga politik dapat menjadi penengah, misalnya Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagal penengah ketika muncul perselisihan dalam pemilihan kepala daerah.

d. Melindungi Masyarakat

Lembaga politik dapat menjadi pelindung bagi masyarakat terutama berkaitan dengan hak-hak warga negara. Berbagai peristiwa penganiayaan pembantu rumah tangga di luar negeri dapat diatasi melalui lembaga pohtik, misalnya dengan mengeluarkan moratorium pengiriman TKI.

e. Menyalurkan Aspirasi Politik

Lembaga politik berfungsi menyusun dan menyalurkan aspirasi/tuntutan dalam bidang politik. Aspirasi dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan dalam lembaga politik. Aspirasi dan kritik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dapat menciptakan iklim politik yang sehat.

Setiap orang berhak memberikan aspirasi politik salah satunya partai politik. Warga negara Indonesia memiliki kebebasan membentuk partai politik.

f. Membuat Kebijakan Umum

Lembaga politik bertujuan mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain. Tujuannya untuk memilih kebijakan terbaik yang akan digunakan sebagai kebijakan pemerintahan.

g. Menerapkan Kebijakan

Lembaga politik berperan melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang. Contoh penerapan kebijakan adalah pemberian kuota 30% bagi wanita untuk berpartisipasi dalam lembaga politik.

h. Mengatur Proses Politik

Lembaga politik mengatur proses dalam usaha pencapaian kedudukan politik tertentu melalui keanggotaan dalam suatu partai. Selanjutnya, setiap partai dapat melakukan kaderisasi agar dapat terjun dalam proses politik yang benar, misalnya melalui pemilihan wakil rakyat.

i. Menjaga ketertiban masyarakat di dalam wilayah.

j. Menjaga keamanan masyarakat dari ancaman baik dari dalam dan luar negeri.

k. Melakukan berbagai usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

l. Bekerja sama untuk merumuskan norma-norma kenegaraan yang diwujudkan dalam undang-undang dan disahkan oleh pemerintah.

m. Lembaga politik berperan meningkatkan pelayanan kepada khalayak masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan.

n. Mempertahankan kedaulatan negara dari serangan fisik maupun ideologi serta mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi serangan dari luar yang membuat gejolak negara.

o. Lembaga politik berperan untuk menjaga stabilitas di suatu negara baik dalam bidang ekonomi, hukum, pertahanan dan keamanan yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik.

p. Memelihara kehidupan politik negara agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Pengaruh Lembaga Politik Terhadap Bisnis

Dilihat dari pengertian lembaga politik dan fungsinya tersebut, apakah lembaga politik dapat dapat memberikan pengaruh terhadap bidang bisnis? Baik pada bisnis skala menengah hingga yang sudah profesional sangat dipengaruhi oleh kredibiltas lembaga politik diantaranya:

1. Kompetisi Antar Bisnis

Lembaga sosial dapat memberikan pengaruh terhadap profesionalitas antar bisnis. Di Indonesia sendiri sudah banyak bisnis yang berada di bawan naungan lembaga politik.

Perusahaan yang berada di jaringan lembaga politik cenderung mudah untuk berkembang dibandingkan bisnis independen, misalnya dalam hal perijinan. Tentu saja ini merugikan pemilik bisnis yang tidak berada dibawah naungan lembaga politik.

2. Sewaktu-waktu Bisnis Bisa Dibubarkan

Jika Anda membangun usaha atau bisnis yang tidak legal, tentu saja pihak lembaga politik berhak untuk membubarkan bisnis Anda sewaktu-waktu. Termasuk juga ketika perusahaan Anda tidak taat pajak.

3. Gejolak Politik Mempengaruhi Perekonomian Negara

Situasi politik yang tidak stabil di suatu negara akan memberikan dampak besar pada perekonomian sehingga akan berpengaruh juga terhadap bisnis yang Anda jalankan.

Misalnya jika terjadi gejolak politik di suatu negara yang dapat membuat harga bahan-bahan pokok naik maka akan menyebabkan daya beli konsumen terhadap kebutuhan sekunder menurun. Sehingga akan membuat keuntungan perusahaan menurun.

4. Pemboikotan Bisnis Lintas Negara

Gejolak politk tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, namun juga bisa terjadi lintas negara. Jika sebuah bisnis bergerak di bidang internasional dan terjadi konflik politik suatu negara dengan negara tujuan bisnis, maka bisa saja sewaktu-waktu perusahaan atau bisnis tersebut diboikot untuk tidak  melakukan transaksi dengan negara yang bersangkutan.